EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Luruskan Persepsi Publik, Wako Amsakar Jelaskan Peran RT/RW dalam Optimalisasi PAD Batam

On 23.25

Wako Batam Amsakar Achmad menggelar jumpa pers terkait polemik pelibatan RT/RW pendataan pajak kendaraan milik warga./ Humas


BATAM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meluruskan pemahaman masyarakat terkait wacana pelibatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam penguatan basis data kemasyarakatan dan perpajakan di Kota Batam. 

Ia menegaskan, RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak, melainkan membantu pemerintah dalam pemutakhiran data.


Menurut Amsakar, pelibatan RT dan RW merupakan bagian dari koordinasi wilayah untuk meningkatkan akurasi data sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.


“RT dan RW adalah mitra pemerintah yang berada di tengah masyarakat. Perannya dalam pemutakhiran data bukan untuk melakukan penagihan pajak di lapangan,” ujar Amsakar, Kamis (30/7/2026).


Amsakar menjelaskan, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kewenangan pemungutan berada pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Samsat. Sementara itu, Pemerintah Kota Batam hanya berperan membantu koordinasi data wilayah agar pemanfaatan dana bagi hasil pajak dapat lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah.


Ia juga mengatakan, Pemko Batam terus melakukan penataan dan pemutakhiran data pada sektor pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Langkah tersebut dilakukan agar data perpajakan semakin akurat dan pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan.


Sebagai bentuk apresiasi kepada pengurus RT dan RW yang selama ini membantu pelayanan masyarakat, Pemko Batam secara rutin mengalokasikan insentif operasional setiap tahun. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp51 miliar untuk insentif RT dan RW di 64 kelurahan dan 12 kecamatan.


Amsakar menegaskan, seluruh pengelolaan anggaran, termasuk insentif yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Ke depan, Pemko Batam melalui Bapenda akan terus mengembangkan layanan perpajakan berbasis digital atau e-tax. Langkah ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menambah beban tugas RT dan RW.


Selain itu, Pemko Batam juga akan terus membuka ruang dialog dengan para Ketua RT dan RW agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat dipahami bersama dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, harmonis, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. (anr)

Pemko Batam Gesa OPD Percepat Realisasi 15 Program Prioritas Amsakar-Li

On 21.11

OPD Pemko Batam gelar rapat bersama Wako Amsakar/Humas


BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi 15 program prioritas Pemerintah Kota Batam pada semester II Tahun 2026. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Triwulan II/Semester I di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/7/2026).


Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, para asisten, serta seluruh kepala OPD. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja semester pertama, realisasi perangkat daerah penghasil pendapatan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta menyusun strategi percepatan pelaksanaan program pada semester kedua.

Dalam arahannya, Amsakar menegaskan seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kinerja agar target pembangunan dapat tercapai sesuai perencanaan. Menurutnya, pemerintahan Amsakar-Li Claudia telah memasuki satu tahun lima bulan sehingga percepatan pelaksanaan program menjadi hal yang sangat penting agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.

“Saya minta seluruh OPD memberikan perhatian serius terhadap setiap program yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan menunda pekerjaan, segera dipercepat agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” tegas Amsakar.

Ia menekankan bahwa 15 program prioritas Pemerintah Kota Batam harus menjadi fokus seluruh perangkat daerah. Program-program tersebut perlu dikawal secara konsisten agar terlaksana sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat.

“Fokus kita sekarang adalah memastikan 15 program prioritas Amsakar-Li Claudia berjalan sesuai target. Saya minta seluruh OPD bergerak lebih cepat agar pelaksanaannya semakin optimal pada semester kedua,” ujarnya.

Selain mengevaluasi capaian program, Amsakar juga mengingatkan kepala OPD agar responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di ruang publik, terutama isu maupun pemberitaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

“Setiap persoalan yang berkembang di ruang publik, khususnya yang berkaitan dengan OPD masing-masing, harus disikapi dengan baik. Jangan dibiarkan berkembang tanpa penjelasan. Berikan respons yang cepat, tepat, dan berdasarkan fakta,” katanya.

Untuk memperkuat koordinasi, Amsakar meminta setiap OPD teknis menyusun agenda pembahasan secara berkala guna mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

“Saya berharap OPD teknis memiliki agenda yang terjadwal untuk membahas setiap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, setiap kendala dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam terus membangun fondasi pemerintahan yang kuat melalui kinerja yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.(rud)

Peran Batam dalam Menjaga Optimalisasi Penerimaan Perpajakan di Kepulauan Riau

On 18.21

Banggar DPR RI kunker di Batam


BATAM - Kinerja Kantor Perwakilan Pajak dan Bea Cukai Kepri, dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik, serta meningkatnya persaingan antar kawasan ekonomi di Asia Tenggara, Batam justru menunjukkan performa yang sangat menggembirakan. 


Kita patut memberikan apresiasi dan dukungan untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah DJP dan DJBC Batam. Demikian disampaikan Syarief Abdullah Alkadrie, Pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Batam, Jumat, 03 Juli 2026.


Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Kota Batam, diikuti oleh 18 Anggota Badan Anggaran. Dari Kementerian Keuangan dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai (DJBC) dan seluruh jajaran, kepala Ditjen Bea Cukai Kepri dan Ditjen Pajak Kepri. Sementara itu, dari pihak BP Batam, dipimpin langsung oleh Kepala dan Wakil kepala BP Batam dan seluruh jajaran Anggota/Deputi BP Batam.


Lebih jauh, Syarief yang juga Wakil Ketua Banggar DPR RI, berkeyakinan bahwa, potensi perpajakan yang tersedia sesungguhnya masih jauh lebih besar dibandingkan realisasi yang telah dicapai. 


“Batam memiliki ribuan perusahaan industri dan manufaktur. Begitupula dengan potensi kepabeanan Batam juga masih sangat besar”. Batam merupakan pintu gerbang perdagangan internasional Indonesia dengan ribuan transaksi ekspor-impor setiap harinya.


Pada saat yang sama, Dirjen Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Budhi Utama, menyebutkan bahwa pendapatan negara di Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan yang signifikan. 


Realisasi pendapatan sampai dengan 30 Juni 2026, terhimpun sebesar Rp9.255,78 Miliar atau tumbuh sebesar 38,76 persen (yoy). Terdiri dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp6.968,59 Miliar atau tumbuh sekitar 28,65 persen. Sedangkan PNBP sebesar Rp.2.287,19 Miliar atau tumbuh sekitar 82,47 persen (yoy).


Sementara itu, Kepala Perwakilan DJP Kepri menyampaikan, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 Juni 2026, mencapai Rp6,47 Triliun atau sekitar 32,81 persen. Pajak PPh merupakan kontributor utama dalam penerimaan perpajakan di Kanwil DJP Kepulauan Riau karena karakteristik wilayah FTZ. Coretax juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan penekanan tax evasion. 


Selain itu, Kerjasama dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan BP Batam dalam rangka memberikan fasilitas tax holiday kepada investor.


Menutup pertemuan tersebut, Puteri Komarudin, anggota Banggar DPR RI berpesan, agar BP Batam melakukan evaluasi terhadap tax allowance yang sudah diberikan selama ini, apakah insentif fiskal tersebut memberikan dampak bagi perkembangan investasi di Batam, khususnya untuk sektor-sektor strategis seperti air bersih dan Listrik.(gam)

Perkuat Posisi Batam Sebagai Pusat Investasi Nasional, Banggar DPR RI Kunjungan Kerja di BP Batam

On 12.12

Anggota Banggar DPR RI


BATAM - Batam memiliki kombinasi keunggulan,  seperti: lokasi internasional, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, basis industri manufaktur yang kuat, konektivitas logistik yang baik, dan akses langsung ke pasar global. 


“Sejak awal pemerintah menetapkan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang diharapkan menjadi motor penggerak investasi, ekspor, industri, dan pertumbuhan ekonomi nasional”. Demikian disampaikan Syarief Abdullah Alkadrie, Pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke BP Batam, Jumat, 03 Juli 2026.


Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Kota Batam, yang diikuti oleh 18 Anggota Badan Anggaran. Dari Kementerian Keuangan dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai (DJBC) dan seluruh jajaran, kepala Ditjen Bea Cukai Kepri dan Ditjen Pajak Kepri. Sementara itu, dari pihak BP Batam, dipimpin langsung oleh Kepala dan Wakil kepala BP Batam dan seluruh jajaran Anggota/Deputi BP Batam.


Lebih jauh Syarief Abdullah yang juga Wakil Ketua Banggar DPR RI, mengungkapkan, bahwa saat ini Batam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan berbagai kawasan ekonomi khusus di kawasan ASEAN, termasuk Johor-Singapore Special Economic Zone, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. 


Karena itu, “Batam perlu penguatan kapasitas pelabuhan, modernisasi sistem logistik, digitalisasi pelayanan, serta integrasi kawasan industri dan pelabuhan harus terus menjadi prioritas”, pungkas Syarief.


Sementara itu, Ketua BP Batam yang juga sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan perkembangan Batam yang sangat progressif. “saat ini kami sedang mempersiapkan anggaran BP Batam sebesar Rp2,4 Triliun yang bersumber dari PNBP”. Sekitar 65 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja publik dan 35 persen dialokasikan untuk dukungan strategis. 


Hal ini menunjukkan komitmen BP Batam untuk terus mempersiapkan Batam sebagai Kawasan hub ekonomi digital regional yang kompetitif dan berkelanjutan.


Sedangkan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengungkapkan, BP Batam terus melakukan inovasi untuk melengkapi infrastruktur Batam. 


Kami ingin memastikan pasokan air bersih dan infrastruktur Listrik berjalan lancar. Sejumlah langkah inovasi dan insentif untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya dalam membangun air bersih dan Listrik bisa terus diupayakan.


Pada kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPR RI Sugeng Suparwoto, mendorong agar Batam membangun storage LPG dan LNG, sehingga menjadikan Batam sebagai hub dan cadangan penyangga energi nasional. 


Sedangkan Anggota Banggar DPR RI Kamrussamad, berharap agar Batam menjadi lokomotif untuk mendorong peningkatan sektor industri manufaktur terhadap PDB. Kita perlu langkah terobosan untuk menghindari terjadinya deindustrailisasi dini dan middle income trap. Dan Batam memiliki peran yang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut.(gam)

Bahas Perubahan Perda Pengelolaan Sampah, Pansus DPRD Kota Batam Jaring Informasi Stakeholder

On 19.00

Ketua Pansus Muhammad Rudi memimpin FGD dengan OPD, pelaku usaha dan masyarakat. Foto/Hasan


BATAM - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas Perda No.11 Tahun2013 tentang pengelolaan sampah, menggelar rapat dan Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah stakeholder antara lain OPD, pelaku usaha serta unsur masyarakat, Selasa (2/6/2026).


Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus, Muhammad Rudi, ST, dan dihadiri sejumlah anggota Pansus. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaring masukan berbagai pihak guna menyempurnakan substansi Ranperda yang tengah dibahas.


Dalam pengantarnya, Muhammad Rudi menegaskan bahwa persoalan sampah di Kota Batam sudah sangat mendesak untuk ditangani secara komprehensif. Menurutnya, penanganan sampah tidak hanya berfokus pada aspek hulu seperti pengangkutan dari rumah tangga, tetapi juga harus menyentuh pengelolaan di hilir, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).


“Ini sudah menjadi prioritas Pemerintah Kota untuk segera menuntaskan masalah sampah secara menyeluruh dan kami harapkan dari persoalan landasan hukum yakni Perda dapat mendorong terwujudnya Batam yang bersih dan asri,” tegas Rudi.


Beliau menambahkan, revisi Perda Pengelolaan Sampah diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Rudi juga mengakui bahwa pengelolaan sampah merupakan persoalan yang kompleks dan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.


“Memang rumit dan menantang persoalan sampah ini, namun jika kita semua bersinergi dengan iktikad baik bersama mewujudkan Batam yang bersih dan asri, insyaallah persoalan sampah ini bisa kita atasi bersama,” ujarnya.


Ia menilai keberhasilan penanganan sampah tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan efek positif terhadap sektor ekonomi daerah. “Jika Batam bersih, asri, dan indah, sudah tentu semakin banyak orang tertarik berkunjung ke Batam, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.


Melalui rapat dan FGD ini, Pansus DPRD Kota Batam berharap dapat memperoleh berbagai masukan konstruktif dari OPD terkait, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Ranperda. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan berkelanjutan di Kota Batam. (rud)

DPRD Kota Batam Apresiasi PJBTL PLN Batam–EGS AI Data Center, Nilainya Capai USD 5 Miliar

On 11.39

Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan hadiri acara PLN Batam/Hasan


BATAM – Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN Batam dan PT Equator Gate System Batam (EGS AI Data Center) dengan total nilai investasi mencapai USD 5 miliar.

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, dan turut disaksikan oleh Plh Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, serta sejumlah unsur Forkopimda dan stakeholder terkait.


Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya PJBTL tersebut yang dinilainya sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan investasi sektor digital di Kota Batam.


“Kita sangat apresiasi dan ini menunjukkan peran besar PLN Batam dalam ikut mendorong pertumbuhan investasi sektor digital di Kota Batam,” ungkapnya.


Menurut beliau, kehadiran investasi besar di sektor pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI Data Center) menjadi sinyal positif bagi perkembangan ekonomi Batam, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu kawasan investasi unggulan di Indonesia.


Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra juga berharap PLN Batam terus meningkatkan kinerja dan memperkuat sinergi bersama Pemerintah Kota Batam, BP Batam, serta seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder terkait guna mendorong pelayanan yang semakin baik dan meningkatkan daya saing investasi Kota Batam.


“Sinergi yang baik antara PLN Batam, pemerintah daerah, BP Batam, dan seluruh stakeholder sangat penting agar pelayanan terus meningkat dan daya saing investasi Kota Batam semakin kuat,” ujarnya.


Beliau menambahkan, investasi di sektor digital seperti ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat Batam sebagai pusat investasi digital dan teknologi di kawasan. (rud)

Meriahkan Hardiknas 2026, Pimpinan dan Anggota DPRD Kompak Berbusana Daerah dan Nasional

On 13.06

Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin didampingi Mardiyanto. Foto/Hasan


BATAM - Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM ikut hadir memeriahkan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Kota Batam Tahun 2026 yang digelar di Dataran Engku Putri, Senin (11/5/2026). 


Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipadati para guru serta siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kota Batam. Turut pula hadir anggota DPRD dari Komisi IV Muhammad Yunus SPi.


Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ini menjadi ajang refleksi pentingnya dunia pendidikan dalam membangun generasi penerus bangsa yang unggul dan berkarakter. Upacara turut dihadiri unsur Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan.


Dalam keterangannya, Kamaluddin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya para guru, tenaga pendidik, dan siswa-siswi di berbagai jenjang pendidikan.


“Pendidikan sangat penting bagi kemajuan bangsa. Pendidikan bukan hanya mencerdaskan tetapi juga membentuk karakter anak-anak bangsa. Kita harus bersinergi bersama membangun pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa,” tegas Kamaluddin.


Beliau juga menegaskan bahwa kemajuan pendidikan membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, sekolah, orang tua, maupun lingkungan sosial, agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. (rud)




Editor: alfi