EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Pemko Batam Naikkan Target Pendapatan Daerah, Imbas Proyeksi Ekonomi Tumbuh 7,4 Persen

On 21.34

Walikota Batam Amsakar salam komando dengan Anggota Banggar M Safei


BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah menyesuaikan arah pembangunan dengan perkembangan kondisi ekonomi daerah. 

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4,25 triliun, seiring target pertumbuhan ekonomi Batam yang diperkirakan berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen.

Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,4 persen. Hal itu disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat memaparkan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026).

Amsakar menjelaskan, perubahan dokumen anggaran diperlukan sebagai respons terhadap dinamika perekonomian, penyesuaian target pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Amsakar, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam didukung oleh meningkatnya investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

Selain itu, sektor pariwisata diperkirakan terus memberikan kontribusi positif melalui meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada industri perhotelan, restoran, dan transportasi. Pengembangan kawasan strategis, seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic juga diyakini semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional.

“Dengan berbagai potensi yang kita miliki, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga sektor pariwisata, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam mampu mencapai kisaran 6,4 sampai 7,4 persen,” katanya.

Di tengah proyeksi pertumbuhan tersebut, inflasi Kota Batam diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Kondisi itu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pemerintah juga memproyeksikan konsumsi riil per kapita meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai indikator membaiknya aktivitas ekonomi.

Untuk mendukung target tersebut, Pemko Batam terus memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta berbagai inovasi dalam pengelolaan perpajakan daerah.

Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diusulkan meningkat dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun atau naik sekitar 1,7 persen. Kontribusi terbesar berasal dari PAD yang diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun atau meningkat sekitar 4,82 persen.

Peningkatan PAD didorong oleh bertambahnya objek pajak, optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui penambahan titik videotron, potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penyesuaian target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan menurun sekitar 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer antardaerah. Namun, pemerintah memperkirakan tambahan penerimaan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui hibah pemerintah pusat serta pengembalian hibah.

Pada sisi belanja, Pemko Batam mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun atau meningkat sekitar 4,84 persen. Tambahan anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Belanja daerah difokuskan pada pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, pembangunan penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, penyediaan utilitas kawasan permukiman, hingga pembangunan marka jalan.

Amsakar menegaskan, seluruh alokasi anggaran dalam perubahan APBD diarahkan untuk mempercepat realisasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kota investasi.

“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh kebijakan tersebut selaras dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yaitu “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi”, yang diwujudkan melalui lima prioritas pembangunan, yakni penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.

Mengakhiri pemaparannya, Amsakar berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berlangsung secara konstruktif sehingga seluruh program prioritas pemerintah dapat segera direalisasikan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam. (ygs)

Walikota Batam Buka Open Karate Championship II, Dorong Pembinaan Atlet melalui Kompetisi Berkelanjutan

On 17.40

Wako Batam Amsakar menyerahkan piala bergilir kepada panitia walikota Batam Open Karate Championship II


BATAM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka secara resmi Wali Kota Batam Open Karate Championship II Tahun 2026 di Nagoya Citywalk, Lubukbaja, Sabtu (1/8/2026). 

Pada kesempatan itu, Amsakar menegaskan pentingnya penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan sebagai salah satu kunci mencetak atlet karate yang mampu berprestasi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Provinsi Kepulauan Riau dan FORKI Kota Batam yang dinilai konsisten membina sekaligus mengembangkan potensi atlet karate di daerah.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, saya menyampaikan apresiasi kepada FORKI Kepri dan FORKI Kota Batam. Kejuaraan ini mampu diselenggarakan secara konsisten hingga tahun kedua, dan itu merupakan langkah positif bagi pembinaan atlet,” ujar Amsakar.

Menurut Amsakar, prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Dibutuhkan kolaborasi seluruh unsur dalam ekosistem olahraga agar pembinaan atlet berjalan optimal. Ia menyebut terdapat empat pilar utama yang harus diperkuat, yakni penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan, program latihan yang terukur, tata kelola organisasi yang profesional, serta peran pelatih dalam membangun lingkungan latihan yang kondusif.

Keempat aspek tersebut, lanjutnya, saling berkaitan dalam membentuk kemampuan teknis, mental bertanding, serta karakter atlet. Karena itu, pembinaan tidak cukup hanya mengandalkan latihan, tetapi juga harus didukung kompetisi yang rutin dan organisasi yang dikelola dengan baik.

“Jangan berharap prestasi jika tidak ada kompetisi untuk mengasah kemampuan atlet, latihan tidak berjalan dengan baik, organisasi tidak dikelola secara profesional, dan pelatih tidak mampu menciptakan iklim pembinaan yang kondusif. Semua elemen harus bekerja bersama. Jika kompetisi terus dilaksanakan secara berkesinambungan, insyaallah akan lahir atlet-atlet yang siap bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional,” tegasnya.

Amsakar juga memberikan pesan kepada panitia, wasit, juri, dan seluruh atlet agar menjaga integritas selama kejuaraan berlangsung. Wasit dan juri diminta menjalankan tugas secara objektif dan adil, sedangkan para atlet diharapkan menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

“Menjadi juara memang penting, tetapi yang lebih penting adalah membangun karakter dan kebersamaan. Nilai-nilai sportivitas dalam karate harus terus dijaga sebagai bagian dari upaya membangun Kota Batam yang kita cintai,” katanya.

Pembukaan Wali Kota Batam Open Karate Championship II ditandai pemukulan gong oleh Wali Kota Amsakar. Melalui kejuaraan ini, Pemerintah Kota Batam berharap pembinaan olahraga karate dapat berlangsung secara berkesinambungan sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus memperkuat karakter generasi muda melalui nilai disiplin, sportivitas, dan semangat kompetisi yang sehat. (anr)

Luruskan Persepsi Publik, Wako Amsakar Jelaskan Peran RT/RW dalam Optimalisasi PAD Batam

On 23.25

Wako Batam Amsakar Achmad menggelar jumpa pers terkait polemik pelibatan RT/RW pendataan pajak kendaraan milik warga./ Humas


BATAM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meluruskan pemahaman masyarakat terkait wacana pelibatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam penguatan basis data kemasyarakatan dan perpajakan di Kota Batam. 

Ia menegaskan, RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak, melainkan membantu pemerintah dalam pemutakhiran data.


Menurut Amsakar, pelibatan RT dan RW merupakan bagian dari koordinasi wilayah untuk meningkatkan akurasi data sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.


“RT dan RW adalah mitra pemerintah yang berada di tengah masyarakat. Perannya dalam pemutakhiran data bukan untuk melakukan penagihan pajak di lapangan,” ujar Amsakar, Kamis (30/7/2026).


Amsakar menjelaskan, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kewenangan pemungutan berada pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Samsat. Sementara itu, Pemerintah Kota Batam hanya berperan membantu koordinasi data wilayah agar pemanfaatan dana bagi hasil pajak dapat lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah.


Ia juga mengatakan, Pemko Batam terus melakukan penataan dan pemutakhiran data pada sektor pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Langkah tersebut dilakukan agar data perpajakan semakin akurat dan pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan.


Sebagai bentuk apresiasi kepada pengurus RT dan RW yang selama ini membantu pelayanan masyarakat, Pemko Batam secara rutin mengalokasikan insentif operasional setiap tahun. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp51 miliar untuk insentif RT dan RW di 64 kelurahan dan 12 kecamatan.


Amsakar menegaskan, seluruh pengelolaan anggaran, termasuk insentif yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Ke depan, Pemko Batam melalui Bapenda akan terus mengembangkan layanan perpajakan berbasis digital atau e-tax. Langkah ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menambah beban tugas RT dan RW.


Selain itu, Pemko Batam juga akan terus membuka ruang dialog dengan para Ketua RT dan RW agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat dipahami bersama dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, harmonis, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. (anr)

BP Batam Pastikan Perbaikan Jalan Gajah Mada Hadirkan Jalan yang Lebih Berkualitas dan Nyaman

On 14.05

Perbaikan jalan depan waduk Seiladi terus digesa BP Batam


BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan bahwa perbaikan Jalan Gajah Mada pada ruas Pura Agung Amertha Buana hingga Taman Kota merupakan komitmen menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih aman, nyaman dan andal bagi masyarakat.


Perbaikan tersebut dilaksanakan sebagai solusi atas kerusakan jalan yang tengah dikeluhkan para pengguna jalan. Pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan dalam kondisi cuaca normal.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait, mengatakan perbaikan dilakukan secara menyeluruh agar memberikan manfaat jangka panjang.

“Tujuan utama pekerjaan ini adalah meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kami memahami proses pelaksanaannya menimbulkan ketidaknyamanan sementara, namun perbaikan ini diperlukan agar masyarakat memperoleh infrastruktur jalan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkualitas,” ujarnya, Selasa (28/7).

Ia menjelaskan, sebelum pekerjaan dimulai, BP Batam telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan skema rekayasa lalu lintas serta melaksanakan pemberitahuan melalui media sosial dan mitra media BP Batam kepada masyarakat guna meminimalkan dampak terhadap aktivitas pengguna jalan.

“Kami berterima kasih atas pengertian dari masyarakat. Dukungan dari seluruh pihak sangat kami harapkan agar proses rekonstruksi dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengurangi standar mutu maupun aspek keselamatan,” katanya.

Lebih lanjut ditekankan, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek terus ditingkatkan agar seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan memenuhi standar keselamatan.

Terkait laporan insiden kecelakaan yang terjadi di sekitar lokasi proyek pada Senin (27/7), BP Batam menyampaikan rasa prihatin dan simpati kepada korban beserta keluarga.

“Kami turut prihatin atas musibah yang terjadi dan mendoakan agar korban segera pulih. Peristiwa ini menjadi catatan bagi kami untuk terus memperkuat aspek keselamatan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur,” ucapnya.

BP Batam juga telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban dan melakukan kunjungan kepada korban beserta keluarga untuk menyampaikan dukungan secara langsung.

BP Batam mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan selama proses rekonstruksi berlangsung demi keselamatan bersama. (AP)

Pemko Batam Gesa OPD Percepat Realisasi 15 Program Prioritas Amsakar-Li

On 21.11

OPD Pemko Batam gelar rapat bersama Wako Amsakar/Humas


BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi 15 program prioritas Pemerintah Kota Batam pada semester II Tahun 2026. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Triwulan II/Semester I di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/7/2026).


Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, para asisten, serta seluruh kepala OPD. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja semester pertama, realisasi perangkat daerah penghasil pendapatan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta menyusun strategi percepatan pelaksanaan program pada semester kedua.

Dalam arahannya, Amsakar menegaskan seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kinerja agar target pembangunan dapat tercapai sesuai perencanaan. Menurutnya, pemerintahan Amsakar-Li Claudia telah memasuki satu tahun lima bulan sehingga percepatan pelaksanaan program menjadi hal yang sangat penting agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.

“Saya minta seluruh OPD memberikan perhatian serius terhadap setiap program yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan menunda pekerjaan, segera dipercepat agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” tegas Amsakar.

Ia menekankan bahwa 15 program prioritas Pemerintah Kota Batam harus menjadi fokus seluruh perangkat daerah. Program-program tersebut perlu dikawal secara konsisten agar terlaksana sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat.

“Fokus kita sekarang adalah memastikan 15 program prioritas Amsakar-Li Claudia berjalan sesuai target. Saya minta seluruh OPD bergerak lebih cepat agar pelaksanaannya semakin optimal pada semester kedua,” ujarnya.

Selain mengevaluasi capaian program, Amsakar juga mengingatkan kepala OPD agar responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di ruang publik, terutama isu maupun pemberitaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

“Setiap persoalan yang berkembang di ruang publik, khususnya yang berkaitan dengan OPD masing-masing, harus disikapi dengan baik. Jangan dibiarkan berkembang tanpa penjelasan. Berikan respons yang cepat, tepat, dan berdasarkan fakta,” katanya.

Untuk memperkuat koordinasi, Amsakar meminta setiap OPD teknis menyusun agenda pembahasan secara berkala guna mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

“Saya berharap OPD teknis memiliki agenda yang terjadwal untuk membahas setiap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, setiap kendala dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam terus membangun fondasi pemerintahan yang kuat melalui kinerja yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.(rud)