EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Jelang Perayaan Lebaran Idul Fitri, Pemko Batam Perketat Pengawasan Gratifikasi ASN

On 16.28



BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait perayaan hari raya keagamaan maupun hari besar lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Batam.


Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan penerbitan surat edaran tersebut merupakan langkah memperkuat komitmen integritas aparatur sekaligus mencegah potensi praktik korupsi yang kerap muncul menjelang perayaan hari raya.

Menurutnya, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Batam harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, maupun penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan.

“ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Jangan sampai momentum hari raya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang berpotensi koruptif,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, ASN dilarang meminta dana atau hadiah yang berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara pribadi maupun mengatasnamakan institusi pemerintah daerah kepada masyarakat, perusahaan, ataupun sesama ASN.

Selain itu, aparatur juga diingatkan agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi serta menghindari segala tindakan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas.

Amsakar menambahkan, apabila terdapat ASN yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Amsakar juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menyosialisasikan imbauan tersebut kepada seluruh ASN di lingkungan kerjanya serta memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

“Komitmen ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kota Batam,” ujar Amsakar.

Dalam surat edaran tersebut juga diatur bahwa gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, maupun pihak yang membutuhkan. Penyaluran tersebut tetap harus dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada di Inspektorat Daerah Kota Batam disertai dokumentasi penyerahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kota Batam, Yusfa Hendri, mengatakan, pihaknya akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran tersebut sesuai arahan Wali Kota Batam.

Menurutnya, Inspektorat Kota Batam akan terus melakukan pemantauan serta menerima laporan masyarakat apabila terdapat indikasi permintaan atau pemberian gratifikasi oleh aparatur.

“Kami akan memastikan seluruh perangkat daerah mematuhi surat edaran ini. Jika terdapat laporan dari masyarakat terkait permintaan THR atau gratifikasi yang mengatasnamakan ASN atau instansi pemerintah, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Yusfa.

Ia juga mengimbau masyarakat dan dunia usaha untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

"Apabila terdapat permintaan dana atau hadiah yang mengatasnamakan pejabat atau instansi pemerintah daerah, masyarakat dapat melaporkannya melalui sistem pengaduan Inspektorat Daerah Kota Batam maupun kanal pelaporan gratifikasi milik KPK," ujarnya. (rud)





Editor: teguh

Kepala BP Batam: Safari Ramadhan Momentum Perkuat Silaturahmi dan Serap Aspirasi Masyarakat

On 14.55

Amsakar Achmad memberi sambutan pada acara safari Ramadhan 1447 H. Foto/Dipa


BATAM - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan di Musala At-Taubah dan Masjid Nurul Falah Golden Park Nongsa, Rabu (4/3/2026).


Bukan hanya sekadar agenda seremonial, Amsakar mengatakan bahwa Safari Ramadan tahun ini sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kota Batam. Sehingga, aspirasi dari akar rumput dapat tersampaikan secara langsung dan perumusan kebijakan semakin tepat sasaran.


Amsakar pada kesempatan tersebut juga mengajak seluruh jemaah untuk tetap merawat nilai-nilai persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Salah satunya dengan menghentikan pembahasan terhadap narasi-narasi yang kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan perpecahan.


Ia menilai, stabilitas sosial dan kekompakan seluruh komponen daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan Batam sebagai kota bandar dunia madani.


“Ramadan adalah momentum untuk kita berbenah diri sekaligus mempererat tali silaturahmi. Kami ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” pesannya.


Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan, Amsakar juga menyalurkan bantuan operasional untuk Musala At-Taubah dan Masjid Nurul Falah.


Orang nomor satu di Kota Batam ini berharap, bantuan tersebut dapat mendukung aktivitas keagamaan dan mengoptimalkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat.


“Mari kita jaga kekompakan ini dan doakan agar setiap kebijakan yang kami ambil dapat berjalan optimal serta membawa kebaikan bagi Kota Batam tercinta,” tutup Amsakar. (dpn)




Editor: alfi

Komisi I DPRD Batam Panggil Beberapa Pengembang Perum Marchelia Tahap 2

On 02.36

Suasana rapat dengar pendapat umum di Komisi I DPRD Batam terkait Perum Marchelia Tahap 2. Foto/Hasan


BATAM – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan membahas permasalahan lahan di Perumahan Marchelia Tahap II antara pihak perusahaan dan warga, Rabu (4/3/2026).


Rapat dipimpin anggota Komisi I Muhammad Fadli SH, didampingi Wakil Ketua Komisi I Jimmi Simatupang serta Sekretaris Komisi I Anwar Anas.

Sejumlah anggota Komisi I turut hadir dalam rapat tersebut, yakni Dr Muhammad Mustofa SH MH dan Tumbur Hutasoit SH. RDPU terkait persoalan lahan di Perumahan Marchelia Tahap II ini diketahui telah beberapa kali dilakukan sebagai upaya mediasi antara warga dan pihak pengembang.

Dalam RDPU kali ini, Komisi I kembali memfasilitasi pertemuan antara perwakilan warga yang membeli rumah dan lahan di kawasan tersebut dengan para pengembang, yakni Pimpinan PT. Anugrah Cipta Artha Segara, Pimpinan PT. Karimun Pinang Jaya, Pimpinan PT. Putri Selaka Kencana, serta Pimpinan PT. Putra Jaya Bintan.

Sementara itu, warga diwakili oleh Pimpinan Forum Komunikasi Penyelesaian Perumahan Marchelia Tahap II (FORKOM). Turut hadir pula Ketua RT/RW 004/009 Kelurahan Taman Baloi, pejabat Direktorat Lahan BP, perwakilan BPN Kota Batam, perwakilan Satpol PP, Camat Batam Kota, serta Lurah Taman Baloi.

Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Fadli berharap agar antara warga dan pihak pengembang dapat mencapai kesepakatan terkait pendataan warga yang memiliki bangunan maupun yang memiliki lahan di kawasan Perumahan Marchelia Tahap II. Ia menegaskan bahwa persoalan ini telah memiliki putusan dari Mahkamah Agung (MA), sehingga diharapkan seluruh pihak dapat membuka diri demi penyelesaian yang tidak berlarut-larut.

“Kita harapkan dalam pertemuan ini terkait data warga sudah dapat disepakati sehingga kita bisa membahas hal teknis lainnya,” tegasnya.

Komisi I DPRD Kota Batam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga tercapai solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat maupun pihak pengembang. (tgh)





Editor: alfi

Rayakan Festival Cap Go Meh 2026, Wakil Kepala BP Li Claudia Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Alam

On 02.31

Kepala BP Batam sekaligus Wakil Walikota Li Claudia Chandra berbagi kebahagiaan bersama anak-anak merayakan festival Cap Go Meh 2026. Foto/Eggi


BATAM - Wakil Kepala BP Batam/Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra menghadiri puncak perayaan Festival Cap Go Meh 2026  di Maha Vihara Duta Maitreya.


Perayaan Cap Go Meh tahun ini disemarakan dengan tarian serta pentas budaya yang bertemakan alam semesta.


Dalam kesempatan tersebut, Li Claudia Chandra mengapresiasi kemeriahan dan semangat yang ditunjukkan masyarakat. Untuk itu, semangat yang ditunjukkan dalam perayaan Cap Go Meh ini, diharapkan dapat ditularkan dalam menjaga kelestarian alam di Kota Batam.


“Mari kita semua bergandengan tangan menjaga Kota Batam yang kita cintai ini. Apa yang kita lakukan dan perjuangkan hari ini, untuk anak dan cucu kita kedepannya” ujar Li Claudia, Selasa (3/5/2026)


Li Claudia melanjutkan, jika kedepannya alam di Kota Batam dapat terjaga, tentunya akan memberikan multiplier effect kedepannya. Mulai dari peningkatan jumlah wisatawan yang masuk, peningkatan investasi hingga pertumbuhan ekonomi.


"Kalau kota ini nyaman, aman dan damai, maka investor akan senang untuk investasi di Batam. Jika banyak investasi, pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka pengangguran juga berkurang,” tuturnya.


Li Claudia menambahkan, menjaga kelestarian lingkungan di Batam ini merupakan tantangan yang hingga saat ini terus diselesaikan oleh BP Batam maupun Pemko Batam. Mulai dari pengelolaan sampah, penanganan banjir hingga pelayanan air bersih.


Berbagai langkah penanganan sudah dilakukan hingga saat ini. Mulai dari gotong royong bersama jajaran Forkopimda, normalisasi drainase hingga penganggaran untuk pembangunan jaringan pipa air bersih.


“Kami bersama bapak Amsakar (Kepala BP Batam) terus berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tantangan ini. Sehingga kedepannya, generasi penerus di Kota Batam sudah tidak lagi memikirkan tantangan yang sedang dihadapi sekarang ini,” tutup Li Claudia. (egi)



Editor: alfi

Anggota Komisi IV DPRD Batam Desak Rumah Sakit Tak Bedakan-Bedakan Golongan Pasien

On 02.30

Taufik Ace Muntasir, Anggota Komisi IV DPRD Batam. Foto/Ace


BATAM - Anggota Komisi IV DPRD Batam, Taufik Ace Muntasir, menekankan bahwa rumah sakit tetap harus berorientasi sebagai lembaga sosial yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.


Hal tersebut ia kemukakan merespons berbagai keluhan masyarakat khususnya pasien pengguna BPJS Kesehatan. Pasalnya banyak warga Batam yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit pemerintah maupun swasta.


“Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka semakin baik pula citra rumah sakit di mata masyarakat. Jangan membeda-bedakan antara pasien BPJS dan non BPJS," tutur Taufik.


Khusus bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), politisi NasDem itu menyarankan agar dapat mencontoh pengelolaan RSUD di daerah yang sudah maju, seperti di Tulungagung. 


"Dengan anggaran yang cukup besar, saya menilai kualitas pelayanan RSUD seharusnya terus mengalami peningkatan," pungkasnya. (tgh)





Editor: alfi