 |
| Bupati Natuna menerima draf RAPBD dari DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Foto/Rusdi |
NATUNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025.
Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Natuna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Ranai, Senin (25/11/2024).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Rusdi, dan dihadiri oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi, Sekretaris Daerah Boy Wijanarko, anggota DPRD, kepala OPD, Forkopimda, dan berbagai instansi terkait.
“Berdasarkan mekanisme dan tata tertib rapat, dinyatakan korum dan terbuka untuk umum,” ujar Rusdi sebelum memberikan kesempatan kepada perwakilan masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir mereka.
Dalam rapat ini, seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap RAPBD sebesar Rp1,334 triliun, yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,268 triliun. Namun, masing-masing fraksi memberikan saran dan masukan strategis untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan Plus menyoroti pentingnya transparansi, pengoptimalan pajak, kesesuaian anggaran dengan kondisi daerah, pengembangan potensi wisata, dan penyesuaian dengan fokus pemerintah pusat.
Fraksi Partai Golkar meminta pengelolaan anggaran yang efektif, pengawasan yang terarah, eksplorasi sumber pendapatan baru, serta pemerataan pembangunan berdasarkan hasil musrenbang. Mereka juga menyarankan pembangunan gudang bahan pokok di daerah rawan dan optimalisasi distribusi bahan pokok ke pulau-pulau terluar.
Fraksi Partai NasDem menekankan perlunya peremajaan jaringan listrik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi potensi kelapa, pemerataan anggaran per kecamatan, serta percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Fraksi Amanat Pembangunan Sejahtera mengusulkan alokasi anggaran untuk penyelesaian tempat ibadah, peningkatan pengawasan tambang, pemberian insentif untuk guru ngaji dan marbot masjid, serta pemerataan pembangunan.
Fraksi Gerindra Demokrat Indonesia mendorong penyusunan anggaran berbasis kepentingan umum, evaluasi kinerja kepala OPD, penyelesaian rumah ibadah, sosialisasi wilayah tangkap kepada nelayan, penguatan UMKM, dan penggalangan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemilu yang damai.
Bupati Natuna, Wan Siswandi, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang ditunjukkan DPRD dalam proses pembahasan RAPBD 2025.
“Masukan dari setiap fraksi menjadi dasar penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Natuna. Kami akan bekerja keras mewujudkan aspirasi yang telah disampaikan,” ujarnya.
Dengan disahkannya RAPBD 2025, pemerintah daerah Natuna diharapkan mampu mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel demi mewujudkan pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.(rus)
Editor: taher
