 |
| Ketua DPRD Daeng Amhar menerima laporan atas tanggapan dari fraksi terkait usulan pembentukan Provinsi Natuna Anambas. Foto/Rusdi |
NATUNA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian padangan akhir fraksi-fraksi terhadap rencana pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas.
Acara digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Rabu (02/08/2023).
Rapat di pimpin oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar yang didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah dan Wakil Ketua II, Jarmin Sidik.
“Berdasarkan Mekanisme dan Tatib DPRD, rapat dinyatakan korum dan dapat dilanjutkan,” ujar Daeng Amhar sembari mempersilahkan juru bicara fraksi menyampaikan pendapat akhirnya.
Pada dasarnya seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Natuna menyetujui rencana pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas.
Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PAN melalui juru bicaranya Wan Ricci Saputra mengatakan, pemekaran Provinsi Khusus kepulauan Natuna Anambas akan memberikan dampak pada percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemekaran ini suatu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemerintah dengan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan,” ungkapnya.
Dilanjutkan dengan Fraksi Golkar dengan juru bicaranya Eri Marka menyampaikan, sebagai kawasan strategis sudah seharusnya wilayah Natuna dan Anambas di mekarkan menjadi Provinsi.
“Dipandang dari segi manapun Natuna dan Anambas itu tetap strategis oleh karenanya pemekaran di anggap perlu agar penganggaran pembangunan bisa maksimal,” ungkap Eri Marka.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Marzuki menyampaikan, ada banyak manfaat dari pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas.
“Untuk itu kami dari Fraksi Gerindra mendukung rencana pemekaran ini, dengan harapan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan,” sebut Marzuki.
Fraksi PPDN melalui juru bicaranya, Erwan Haryadi menyampaikan, pemekaran wilayah akan berdampak pada peningkatan APBD dan PAD yang signifikan dan peningkatan pembangunan infrastruktur.
“Tentunya hal ini akan berdampak tinggi pada perputaran perekonomian sehingga berdampak pula pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik,” sebutnya.
Terakhir Fraksi PNR melalui juru bicaranya, Junaidi menyampaikan, Natuna Anambas merupakan episentrum dunia, ketika poros maritim telah dicanangkan oleh pemerintah RI, maka Natuna Anambas menjadi salah satu koridor strategis karena berada di jalur pelayaran internasional.
“Maka sudah sepantasnya Natuna Anambas di jadikan Provinsi Khusus guna menunjang perekonomiannya,” tutup Junaidi.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Natuna sebelum menutup Paripurna berharap pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas dapat segera terwujud.
“Mari kita doakan bersama-sama semoga apa yang telah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.
Tampak hadir ketua BP3K2NA, Umar Natuna beserta anggota, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.(rus)
Editor : Teguh
