BATAM - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (10/3/2022).
"Saya ingatkan semua kepala OPD agar mengetahui kebijakan dan perencanaan Kota Batam baik itu dari Pemko Batam maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam," pesan Rudi yang juga menjabat Kepala BP Batam tersebut.
Bahkan, Rudi menyebutkan langsung beberapa OPD agar terus bekerja sama dan mengantisipasi terjadinya double penganggaran dan double pengerjaan antara Pemko Batam dan BP Batam.
"Apa yang kita hasilkan saat ini sangat positif. Sistem perencanaan terpadu ini wajib dilaksanakan," pesan Rudi.
Ia bersyukur, apa yang dilakukan Batam selama 2021 membuahkan hasil. Bahkan, perekonomian Batam naik sebesar 4,75 persen.
Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang berada di angka 3,43 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Batam pun tertinggi di Kepri, bahkan mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 3,69 persen.
"Maka, saya ingatkan jangan bermain dengan kegiatan yang tidak membantu perekonomian masyarakat Batam. Saya menargetkan 2022 ini pertumbuhan ekonomi di angka 6-7 persen," pesan Rudi.
Ia optimistis, dengan upaya pembangunan yang direncanakan Rp 1-2 triliun anggaran belanja daerah tersebut mampu membantu mengurangi pengangguran di masa pandemi ini.
"Covid-19 masih menjadi fokus karena akan mempengaruhi pendapatan asli daerah kita," pesan Rudi.
Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Sekda Batam, Jefridin, dan sejumlah OPD Batam.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kota Batam, Dahlina, melaporkan bahwa Forum OPD sebagai persiapan menjelang Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Batam yang akan dilaksanakan 21-22 Maret 2022.
"Ada 3.503 urusan yang masuk melalui Musrenbang dan setelah diverifikasi terkumpul 1.990 usulan," katanya.
Semua usulan tersebut bakal disandingkan dengan rencana kerja OPD untuk menghasilkan program prioritas dalam Musrenvang nantinya.
"Semua usulan terbanyak pada Dinas Perkimtan dan DBMSDA (Bina Marga dan Sumber Daya Air)," katanya.
