BATAM – DPRD Kota Batam mendengarkan dan menyimak jawaban Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dalam Sidang Paripurna pembahasan Ranperda RPJMD Kota Batam Tahun 2021 – 2026. Dalam jawaban tertulis yang dibacakan di Gedung DPRD Kota Batam tersebut, Rudi merinci sejumlah poin yang disampaikan oleh sembilan fraksi sebelumnya.
Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan, Rudi menyebut bahwa perihal kemiskinan, gini rasio dan pemerataan infrastruktur wilayah sudah menjadi prioritas pihaknya dan dapat dilihat dalam misi 1, 3 dan 4.
“Untuk gini rasio dalam misi 1 telah di dituangkan melalui 4 sasaran dan 6 strategi, sedangkan untuk angka kemiskinan telah dituangkan dalam misi 3 melalui 3 sasaran dan 5 strategi, serta untuk pemerataan infrastruktur wilayah yang tidak merata telah dituangkan dalam misi 4 melalui 3 sasaran dan 3 strategi,” jelas Rudi secara tertulis di ruang Serbaguna, DPRD Kota Batam.
Sementara perihal sektor perdagangan, pariwisata dan realisasi investasi yang merupakan salah satu unggulan pemerintah Kota Batam terutama dalam covid-19 strategi yang dilakukan pemerintah, antara lain, memberi kemudahan perizinan, penguatan UMKM dan industri, serta relaksasi pajak daerah dan insentif kepada UMKM terdampak covid-19.
“Dalam hal pengembangan sumberdaya manusia kami sangat sependapat, menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kota batam, komitmen pengembangan sumber daya manusia itu sudah kami tuangkan dalam misi 3 melalui 8 sasaran dan 17 strategi. Sekaligus menjawab 8 pemandangan umum dari fraksi Gerindra,” paparnya.
Sementara, untuk target capaian yang dibuat dalam RPJMD Kota Batam, pihaknya kata Rudi sudah menganalisa dengan melibatkan stakeholder terkait Kota Batam, antara lain perangkat daerah Kota Batam, BPS Kota Batam, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri dan BP Batam serta perwakilan dunia usaha.
Berkaitan dengan aksesibilitas teknologi informasi di wilayah hinterland, Pemko Batam sebutnya, terus meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak swasta. “Pemerintah Kota Batam selalu berusaha dengan berkoordinasi, memfasilitasi, dan bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut demi mengatasi permasalahan aksesibiltas teknologi dan informasi khususnya di wilayah hinterland,” jelasnya.
