BATAM - Keluarga Siti Makmuroh mantap melepas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah. Keputusan graduasi (keluar dari penerima bantuan) secara mandiri keluarga yang berdomisili di bilangan Nongsa ini, dilatarbelakangi meningkatnya taraf ekonomi dan keinginan memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang lebih berhak menerima bantuan tersebut.
"Karena ekonominya sudah membaik, ibu Siti dan keluarga yakin dan mantap untuk graduasi mandiri dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk merasakan bantuan PKH," ucap Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam Hasyimah, Jumat (19/2/2021).
Keluarga Siti Makmuroh menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 2016 lalu saat berdomisili di Kecamatan Batam Kota. Mereka menempati mess yang disediakan oleh perusahaan tempat suaminya bekerja, Siti menempati satu kamar dengan tiga anak mereka.
Seiring waktu kehidupan ibu Siti dan keluarga sudah membaik dan bisa membeli rumah sederhana di kelurahan Batubesar Kecamatan Nongsa. Berangkat dari hal ini, saat bertemu dengan pendamping PKH, Siti mengakui bahwa kehidupannya sudah jauh lebih mapan dibanding pada saat awal sebagai KPM PKH karena rumah yang ditempatinya sudah lunas KPR dari bank.
"Suami ibu Siti kini punya usaha sampingan yaitu menerima orderan membuat kusen dari alumunium yang beromset lebih kurang Rp 3 juta perbulan," terang Hasyimah.
Cerita lain graduasi mandiri KPM PKH awal 2021 ini juga datang dari hinterland (pulau penyangga) Batam. Sekretaris Dinsos PM Leo Putra mengatakan, saat tim PKH melaksanakan kegiatan di Kelurahan Pecong dan Pulau Terong Belakang, pada Minggu dan Senin lalu, ada tiga KPM yang dilaporkan telah graduasi mandiri.
"Mereka sangat bersyukur atas bantuan yang diterima selama ini dan ingin memberikan kesempatan kepada warga lain yang belum mendapatkan bantuan PKH. Tiga KPM ini yakni 2 KPM kohor 2010 dan satu KPM kohor 2020," katanya.
Leo menyebutkan prinsipnya pemerintah akan selalu hadir menangangi masyarakat yang kurang mampu. Namun, seyogyanya program kesejahteraan sosial dari pemerintah harus diikuti oleh kesadaran masyarakat itu sendiri.
"Menangani masyarakat kurang mampu sebenarnya mudah karena akan mensyukuri apapun bantuan pemerintah, yang sulit adalah menangani mental miskin," imbuhnya.
Selain empat KPM yang graduasi mandiri awal tahun ini, tahun 2019 lalu sebanyak 86 KPM graduasi mandiri.
Sementara itu, Pemko Batam terus melaksanakan validasi data penerima bantuan sosial. Rapat koordinasi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 digelar di kantor Wali Kota Batam, Rabu (17/2/2021).
Rapat di pimpin langsung oleh Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad di dampingi Sekda Batam Jefridin, Kadis Sosial Provinsi Kepulauan Riau Doli Boniara, Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Hasyimah dan Kepala Disdukcapil Kota Batam Heriyanto, camat, lurah, TKSK dan pencacah se-Kota Batam.
Dalam arahannya, Amsakar mengatakan kebijakan yang tepat sasaran selalu didukung data yang benar atau valid. Kalau data salah kebijakan akan tidak tentu arah.
"Kita ini harus berangkat dari data yang benar, agar kebijakan tak diambil seolah meraba dalam gulita," kata Amsakar.
Dalam hal ini, pencacah menjadi lini terdepan mewujudkan target tersebut. Selain itu, ia berharap koordinasi antara pencacah, TKSK, lurah hingga camat terus dilakukan dengan baik.
"Saya ingin capaian validasi data jelas by name by addres," ujarnya.
Seperti diketahui, Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga sangat konsen perihal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka tidak heran pembangunan yang kini tengah gencar dilakukan mengusung semangat berkelanjutan, yang artinya dapat manfaatnya dapat dirasakan terus menerus.
Amsakar juga meminta tim agar memasang stiker khusus pada tempat tinggal warga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Siapkan stikernya dan warga yang datanya ada di DKTS akan dipasangi stiker di rumahnya," imbuhnya.
Diskusi dipandu langsung Sekda Batam Jefridin. Rapat tersebut diwarnai ragam harapan dari pencacah, seperti pengadaan laptop bagi pencacah, perbaikan mutu aplikasi dan lain-lain.
Adapun beberapa rekomendasi rapat ini adalah Dinsos PM Batam, Dinas Kominfo Batam dan Disdukcapil Batam akan membuat sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) Kota Batam yang terkoneksi ke seluruh kecamatan dan kelurahan, TKSK, pencacah, PKH dan Dinsos. Sistem ini mengadopsi SIKS NG Kemensos. Data yang dihasilkan SIKS Kota Batam dari Dinsos PM akan bisa langsung dimasukkan ke SIKS NG Kementerian Sosial.
