PINANG - Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadilah menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN 2021 secara virtual di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Rabu (25/11).
Penyerahan dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo. Tampak mendampingi Wakil Presiden RI KH. Ma’rif Amin, Ketua dan Wakil Ketua Kelembagaan Negara dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Sedangkan yang hadir di Aula Wan Sri Beni diantaranha Plh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hj Mariani Ekowati, Kabiro Pembangunan Aries Fhariandi, Kabiro Kesra H. Aiyub, Plt Kabiro Perekonomian Maysarah serta ASN dilingkungan Pemprov Kepri.
Dalam sambutannya Presiden mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk dilalui. Dan di tahun 2021 juga masih menghadapi ketidakpastian, karena ekonomi glogal juga tidak dalam kepastian.
Oleh sebab itu Jokowi meminta agar percepatan, ketetapan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi ini harus juga segera pulih kembali.
Adapun APBN tahun 2021 akan lebih fokus pada yang penanganan kesehatan yang utamanya kepada vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.
Yang kedua, perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga berkaitan dengan program pemulihan ekonomi yang terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha m, dan keempat untuk membangun pondasi yang lebih kuat harus melakukan reformasi struktural baik dibidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lainnya.
Dijelaskan dalam APBN 2021, Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun, hal ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja Kementerian, Kelembagaan Negara sebesar Rp1.032 triliun kemudian untuk Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun.
Alokasi belanja tersebut akan di manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang seperti Kesehatan sebesar Rp169,7 triliun, Pendidikan Rp550 triliun, Infrastruktur Rp417,4 triliun, Perlindungan Sosial Rp408,8 triliun, Ketahanan Pangan Rp99 triliun serta Teknologi dan Informasi sebesar Rp26 triliun.
“Disaat perekonomian kita masih lesu, maka belanja Pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan, bahwa belanja Pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi kita. Oleh karena itu, APBN 2021 harus segara dimanfaatkan dan harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita,”
Presiden RI meminta, seluruh Kementerian, Lembaga Negara dan Pimpinan Daerah terutama yang memiliki anggaran besar seperti Kementerian Kebudayaan, PUPR, Perhubungan, Pertanian lakukan lelang sedini mungkin dibulan Desember agar bisa menggerakkan ekonomi kuartal satu 2021.
“Artinya pada bulan Januari sudah ada pergerakan karena lelang sudah dilakukan karena DIPA nya sudah diserahkan,” katanya.
Berkaitan dengan perlindungan sosial, diawal Januari 2021 Jokowi memastikan sudah segera diberikan pada penerima manfaat atau masyarakat, agar belanja masyarakat meningkat dan konsumsi masyarakat meningkat untuk menggerakkan ekonomi dilapisan bawah.
“Kita harus bekerja lebih cepat, karena kita dalam kondisi krisis. Semanagat dan auranya harua berbeda pada kondisi normal semuanya harus pindah channel extraordinary agar program stimulus ini cepat berdampak dan memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melaporkan Penyususunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat berdampak akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat dengan mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan bergejolak, harga komoditas menurun tajam dan masuk dalam jurang resesi.
Sedangkan proses penyusunan dan penetapan Undang Undang APBN tahun anggaran 2021 dilaksanakan tepat waktu ditengah pandemi Covid-19. Pembahasan Pemerintah dengan DPR RI dilaksanakan dengan tatapan virtual dan tetap menjaga transparansi cek and balance dan proses legislasi yang baik.
“Kami sangat menghargai Dewan Perwakilan Rakyat RI dan juga DPD atas kolaborasi dan bekerjasama yang luar biasa sangat baik didalam pembahasan ini,”
Proses penyerahan DIPA Kementrian/Lembaga/Pemda dan TKDD APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan agar dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai prioritas pembangunan yang strategis.
“Kami menympaikan terimakasih atas ketersediaan Bapak Presiden (Jokowi) untuk memberikan arahan bagi seluruh Kementerian, Lembaga serta Pimpinan Daerah untuk melaksanaan APBN 2021,” ujar Mulyani.
