 |
| Jalan tol Palindra ambles meski baru diresmikan Jokowi. |
JAKARTA - Pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa Jokowi hanya meneruskan rencana pembangunan era Presiden SBY menegaskan kalau model pembangunan ekonomi rezim Joko Widodo dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan terkesan dilakukan demi kepentingan pemilu saja.
Begitu kata Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya 35, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (9/1).
Dia kemudian menguraikan agenda pembangunan ekonomi Jokowi yang dikebut dan semua akan diresmikan di tahun politik.
"Supaya bisa menjadi upacara peresmian, maka dipaksa selesai lebih cepat, dipaksakan pembangunan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan," jelas mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.
Tak hanya dilakukan dengan pendekatan pragmatis, pembangunan ekonomi di era Jokowi juga meminggirkan pendekatan teknokratik.
Sudirman menjelaskan bahwa fundamental ekonomi suatu negara dibangun dalam jangka waktu yang panjang. Karenanya, butuh kajian ilmiah terhadap kondisi, potensi, masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia dalam jangka waktu ke depan.
"Industrialisasi itu tidak mungkin dikelola secara short term, berganti-ganti pemimpin itu tidak mungkin. Saya bayangkan bila membangun food security atau kedaulatan pangan kemudian energi dan manufaktur tidak dikembalikan kepada teknokrat tadi, maka kita akan terus berjalan di tempat," jelasnya.
Untuk itu, sambung Sudirman, saat memimpin Indonesia periode 2019-2024 nanti, Prabowo-Sandi akan fokus mengembalikan model pembangunan ekonomi dengan pendekatan strategis dan teknokratik. Dengan begitu politisasi yang berlebihan terhadap agenda ekonomi negara diharapkan bisa berkurang.
"Pesan dari ekonomi Prabowo-Sandi adalah menumbuhkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan yang kedua bagi masyarakat di kalangan bawah yang penting adalah harga stabil. Prabowo-Sandi akan fokus pada dua hal itu," pungkasnya.
sumber : rmol
