BATAM - Pemerintah Kota Batam terus lakukan pembenahan dalam hal pelayanan publik dan perizinan. Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan pembenahan di antaranya dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Pembenahan dilakukan supaya orang tertarik untuk berinvestasi di Batam. MPP hadir termasuk untuk memberikan kemudahan berinvestasi dan kepastian dalam pengurusan perizinan,” kata Rudi beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, Gustian Riau mengatakan ada kenaikan investasi dalam negeri di tahun 2018 ini. Peningkatan terjadi di antaranya karena ada kemudahan pelayanan perizinan yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
“PMDN ada kenaikan. Sejak ada MPP ini, investor jadi lebih mudah untuk tanamkan modalnya di Batam,” kata Gustian di Batam Centre, kemarin.
Berdasarkan data, pada periode Januari-Juni, 36 perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) berinvestasi di Batam. Nilai investasinya sudah mencapai Rp 433,935 miliar. Dan menyerap hingga 1.672 tenaga kerja.
Secara nilai, rupiah yang diinvestasikan sampai pertengahan tahun ini sudah melebihi setengah total investasi tahun sebelumnya. Pada 2017 lalu, total investasi PMDN yang masuk ke Batam sebanyak Rp 663,356 miliar dari 60 proyek.
“Kami yakini peningkatan ini tak lepas dari kehadiran MPP yang mempermudah pelayanan perizinan. Artinya ease of doing business (EoDB) kita ada peningkatan,” ujarnya.
MPP Batam beroperasi sejak Desember 2017 lalu. Namun baru diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, pekan lalu.
Ada 430 jenis layanan perizinan dan non perizinan dari 30 instansi di MPP Batam. Dalam sehari, pengunjung MPP Batam sudah mencapai hampir 1.000 orang dengan berbagai keperluan. (mc/man)
