BATAM - Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun mengukuhkan Pengurus Persatuan Mubaligh Batam (PMB) dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Batam periode 2017-2020 di Golden Prawn, Bengkong, Minggu (8/10). Pengurus PMB Batam diketuai Maryono, sedangkan Ketua Umum LPTQ Batam adalah Amsakar Achmad.
Hadir dalam kegiatan ini anggota DPR Nyat Kadir, anggota DPD Hardi Hood, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Erizal Abdullah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batam Usman Ahmad, dan para pendiri PMB, seperti Didi Suryadi, Chablullah Wibisono, dan Efendi Asmawi.
Nudrin mengajak para mubaligh bekerja dengan ikhlas dan sabar, serta tak mudah terpancing dengan persoalan-persoalan sosial. Apalagi di era teknologi informasi dan maraknya media sosial.
"Peran mubaligh untuk membentengi generasi muda dengan agama dan mengenakan Alquran sejak dini. Paham-paham radikal yang bisa menghancurkan dan memecah belah bangsa harus dihindari," katanya.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, syiar agama tak terlepas dari permasalahan ekonomi. Untuk itu ia berusaha melakukan pembenahan dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi Batam yang sempat merosot di bawah 2 persen menjadi 6 sampai 7 persen, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur.
"Kalau infrastruktur bagus, orang akan ramai ke Batam dan perekonomian akan tumbuh. Semua akan dapat manfaat. Untuk itu saya mohon dukungan mubaligh dan ulama," katanya.
Rudi juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah memperbaiki aturan terkait pemberian insentif melalui nontunai. Insentif ditransfer langsung ke rekening masing-masing mubaligh.
"Mulai 1 September kemarin, pemberian insentif sudah nontunai. Tolong ini diperhatikan agar dari sisi hukum tidak ada masalah," katanya.
Sementara Kepala Kantor Kemenag Batam, Erizal Abdullah mengajak para mubaligh untuk menjaga Batam sebagai kota yang sejuk dan menjadi rahmat bagi semua. Karena mubaligh bisa menjadi motivator, tapi juga bisa menjadi provokator.
Acara pengukuhan dirangkai dengan Rapat Kerja (Raker) PMB. Dalam raker itu membahas kode etik mubaligh, pembagian tugas, dan penerimaan anggota.
