[caption id="attachment_7567" align="alignleft" width="290"]
RIYADH - Raja Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud secara tegas menghentikan program bantuan militer senilai USD 3 milIar atau sekitar Rp 40 triliun kepada Libanon. Tindakan Saudi itu sebagai protes terhadap kelompok Syiah Hizbullah Libanon yang bergabung dengan rezim Basar Assad membantai muslim Sunni di Suriah.
Sebagai tanggapan, Perdana Menteri (PM) Libanon, Tammam Salam, mendesak Saudi untuk mempertimbangkan kembali keputusannya itu.
“Mengingat posisi yang diambil oleh Hizbullah, Kerajaan (Saudi) melanjutkan untuk mengevaluasi total hubungan dengan Republik Libanon,” tulis kantor berita Pemerintah Saudi, SPA, mengutip keterangan seorang pejabat Riyadh.
Sekutu setia Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain, menyatakan dukungannya atas keputusan Kerajaan Arab Saudi terhadap Libanon.
Dalam keputusan terpisah, Saudi menambahkan, bahwa sisa paket bantuan pembiayaan senilai USD1 miliar untuk pasukan keamanan LIbanon telah ditangguhkan.
Dalam mengucurkan program bantuan senilai USD3 miliar untuk militer Libanon, Saudi menggandeng Prancis sebagai penyedia peralatan militer.
Libanon menerima tahap pertama bantuan senjata yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tentara terhadap ancaman militan. Salah satu bantuan senjata itu adalah peluru kendali anti-tank yang diterima pada bulan April tahun lalu.
Pemimpin Syiah Hizbullah yang berbasis di Libanon juga telah dikenai sanksi oleh Saudi. Hizbullah selama ini didukung Syiah Iran.
Dalam pernyataan yang dilansir media Saudi itu, para pejabat Riyadh menegaskan protesnya terhadap kelompok Hizbullah, meski selama ini selalu mendukung Libanon pada masa-masa sulit.
”Meskipun berdiri terhormat, Kerajaan Arab Saudi telah bertemu dengan Libanon yang menentangnya di kawasan Arab, regional dan internasional, dalam bayangan pengaruh oleh kelompok yang disebut Hizbullah Libanon,” bunyi pernyataan itu. (man/sdn)
