[caption id="attachment_7829" align="alignleft" width="290"]
BATAM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri menyatakan Pemko Batam belum mampu dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Padahal sektor PAD di kota ini cukup melimpah. Demikian ditegaskan Kepala BPK Kepri, Isman Rudi.
Menurut dia Dispenda Batam belum bisa menjalankan sistem pengelolaan yang baik dalam hal penerimaan dan pendapatan daerah. Sehingga belum bisa mencapai hasil optimal.
Selain itu pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel dan restoran juga belum efektif, begitu juga dengan pengelolaan reklame yang belum sesuai dengan ketentuan.
Penilaian negatif ini disebut-sebut akibat ulah petugas Dispenda dengan wajib pajak, yang diduga bermain mata alias kongkalikong dalam membayarkan kewajibannya.
Tidak mengherankan jika modus simbiosis mutualisme dalam bidang perpajakan tetap subur di Batam karena saling menguntungkan. Cara-cara kotor tersebut sudah menjadi rahasia umum.
Dan hal tersebut diduga salah satu penyebab merosotnya pendapatan daerah. Namun dugaan itu dibantah tegas walikota Batam Ahmad Dahlan.
Pengelolaan PAD yang belum optimal ini sebut Dahlan disebabkan beberapa faktor, salah satunya pertumbuhan wajib pajak yang sangat tinggi, sementara sumber daya manusia sedikit.
"Sehingga harus lebih bekerja keras lagi dan juga diperlukan banyak sdm yang handal dalam pengelolaannya," kilah Dahlan.
Tahun 2016 ini, tidak ada cara selain segera terapkan sistem pajak online. Sektor pajak dipercaya bisa lebih masksimal sekaligus mencegah kebocoran dari oknum petugas nakal alias koruptif. (alfie)
