STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN

Standar Operasional dan Prosedur Perlindungan Wartawan Media Siber www.kepriupdate.com

 

Pranala:
Sebagai perusahaan pers, PT KEPRI MEDIA NUSANTARA yang menjadi badan hukum media siber www.kepriupdate.com menjamin kelancaran tugas wartawan di lapangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers, serta Peraturan Dewan Pers No 5/Peraturan-DP/IV/2008.

 

Karena itu, pimpinan umum, pimpinan redaksi beserta dewan redaksi dan kuasa hukum perusahaan memandang perlu dibuatnya Standar Operasional dan Prosedur Perlindungan Wartawan, antara lain:

 

1. Wartawan www.kepriupdate.com mendapat perlindungan hukum bagi yang mematuhi kode etik jurnalistik yang diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 1999 serta yang ditetapkan Dewan Pers, serta kode etik dan perilaku wartawan www.kepriupdate.com .

 

2. Untuk jaminan perlindungan hukum bagi maka wartawan dalam tugas jurnalistik, akan diberikan perusahaan dengan menunjuk kuasa hukum untuk memberikan pembelaan hukum.

 

3. PT. KEPRI MEDIA NUSANTARA sebagai badan hukum media siber www.kepriupdate.com menjamin wartawannya dari upaya menghalangi tugas jurnalistik, kekerasan, penyitaan, pengambilan dan perampasan perlengkapan kerja, termasuk juga penghambatan, intimidasi dari pihak manapun.

 

4. Terkait perkara hukum menyangkut karya jurnalistik, PT KEPRI MEDIA NUSANTARA diwakili Pimpinan Umum dan Kuasa Hukum yang ditunjuk; mewakili wartawan www.kepriupdate.com hingga ke Pengadilan atau lembaga peradilan lainnya.

 

5. Dalam kesaksian perkara menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan www.kepriupdate.com dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi sesuai Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008;

 

6. Wartawan www.kepriupdate.com berhak menolak penugasan atau proyeksi liputan jika tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan peraturan atau hukum.

 

7. Mengenai penanganan perkara terkait Karya Jurnalistik Wartawan www.kepriupdate.com dilakukan secara lisan atau tertulis kepada pemimpin redaksi, disertai dengan materi berita atau dokumen, semisal daftar menu liputan atau proyeksi liputan yang diberikan redaksi, serta disertai dengan bukti rekaman narasumber atau bukti dan data pendukung lainnya. Terkait Hak Tolak atau perlindungan narasumber, wartawan berhak menolak membeberkannya.

 

 

Batam , 2 Januari 2015