Home » Nasional » Rilis 200 Ulama, Bukti Diskriminasi Rezim Jokowi Pada Umat Islam
Kamis, 24 Mei 2018 - 09:43 WIB

Rilis 200 Ulama, Bukti Diskriminasi Rezim Jokowi Pada Umat Islam

Rilis 200 Ulama, Bukti Diskriminasi Rezim Jokowi Pada Umat Islam Para ulama berjabat tangan sebelum menggelar sujud syukur atas kemenangan umat Islam memilih pemimpin Islam di DKI Jakarta

 

JAKARTA – Selain kerap mengkriminalisasi ulama dan bertindak diskriminasi pada umat islam yang berseberangan, rezim Jokowi kembali membuat sakit hati umat Islam Indonesia. Hal tersebut uasai Kemenag merilis 200 mubalig versi pemerintah.

 

Kontan saja ke-khusyuan umat dalam beribadah Ramadhan jadi terganggu oleh kontroversi ini. “Makin mudharat lagi karena keluar pada bulan Ramadhan. Kontroversinya mengganggu ke-khusyuanberibadah,” kata anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad, Rabu (23/5).

 

Dradjad menilai kebijakan Kemenag ini mempunyai beberapa kelemahan yang serius.  Pertama, negara belum memiliki sistem sertifikasi ulama.

 

“Belum ada kriteria, indikator, pemverifikasi dan prosedur untuk menyeleksi mubaligh. Bahkan, UU yang melandasinya pun belum ada,” ungkap politikus senior ini.

 

Ini berbeda dengan Singapura yang memiliki the Administration of Muslim Law Act (AMLA) sejak tahun 1966. AMLA  memberi MUI-nya Singapura wewenang untuk mengatur mubaligh.

 

Kedua, lanjut Dradjad, sebagian besar pembangunan masjid dan kegiatan dakwah di Indonesia dibiayai secara swadaya oleh ummat. Negara kecil sekali peranannya.

 

“Lagi-lagi kita berbeda dengan Singapura. Singapura memiliki Mosque Building Fund (MBF) sejak tahun 1975 yang dipungut dari orang Islam yang bekerja. Sekarang ditambah beasiswa, berubah menjadi Mosque Building and Mendaki Fund (MBBF),” papar Dradjad.

 

Di Arab Saudi, negara bukan hanya membangun dan merawat masjid, para imam dan pengurus masjid diberi gaji yang sangat layak. Jadi pemerintah Arab Saudi berhak memecat ulama yang tidak sesuai dengan kebijakan negara. Pemerintah Singapura juga berhak mengatur ulama. “Indonesia kan jauh bedanya.”

 

Alasan ketiga, menurut Dradjad,  mengapa Kemenag tidak mengeluarkan  pengaturan dan daftar serupa bagi penceramah agama lain seperti romo, pendeta, pedanda, biksu, dan jiao sheng?. “Apakah ini bukan perlakuan diskriminatif oleh negara terhadap ulama?” tanya Dradjad.

 

Karena itu, Dradjad meminta Menteri Agama membatalkan eksperimen yang kontra-produktif ini. Biarlah takmir masjid yang menyeleksi sendiri khatib. Mereka sudah punya filternya.

 

“Toh takmir dan jamaah juga yang jatuh bangun mendirikan dan memakmurkan masjid,” paparnya.

 

Sekjen Kemenag Nur Syam menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencabut daftar 200 mubaligh tersebut. Justru, menurut dia, pihaknya akan merilis lagi daftar mubaligh lanjutan pada pekan ini.

 

sumber : republika.co.id

BERITA LAINNYA

Rezim Jokowi Anggap Nyawa Rakyat Hanya Untuk Bahan Pelajaran

Komnas HAM Kutuk Penistaan Rezim Jokowi Pada Wartawan

H-5 Lebaran 2018, Lonjakan Pemudik di Bandara Hang Nadim Meningkat

Waspadai Agenda Setting Istilah “Masjid Radikal”

Dana THR dan Gaji ke-13 PNS Ternyata Diambil dari APBD

Penggerudukan Radar Bogor Ancam Kebebasan Pers

Waspadai Proxy War dalam Agenda 200 Daftar Mubalig

Gempa Tektonik Guncang Gunung Salak Bogor

TKA Cina Serbu Indonesia, Kita Kerja Apa ?

Investor Cina Hanya Sisakan Kotoran Untuk Indonesia