Home » Nasional » Penggerudukan Radar Bogor Ancam Kebebasan Pers
Kamis, 31 Mei 2018 - 23:23 WIB

Penggerudukan Radar Bogor Ancam Kebebasan Pers

Penggerudukan Radar Bogor Ancam Kebebasan Pers Ilustrasi

JAKARTA – Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin menjelaskan, pihaknya mengecam tindakan premanisme kader PDIP yang mengakibatkan pemukulan terhadap staf Radar Bogor, perusakan alat-alat kantor dan perbuatan intimidasi lainnya.

 

“Tindakan ini pelanggaran hukum yang bisa dikategorikan perbuatan pidana yang sangat mengancam demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia,” tuturnya seperti dikutip republika.co.id, Kamis (31/5).

 

Nawawi menambahkan, kekerasan dan perusakan kantor Radar Bogor merupakan salah satu tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP. Ancaman pidananya penjara lima tahun enam bulan atau penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

 

Sedangkan, perusakan alat-alat kantor merupakan bentuk dari tindak pidana perusakan sebagaimana Pasal 406 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara dua tahun delapan bulan. Ketiga pasal di atas merupakan delik umum, sehingga pihak kepolisian bisa aktif melakukan proses hukum tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari korban.

 

Nawawi menyayangkan tindakan kader PDIP. Apabila ingin melakukan protes terhadap berita Radar Bogor, menurut Nawawi, mereka dapat menggunakan mekanisme hak jawab sebagaimana yang sudah diatur di dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5.

 

“PDIP sebagai organisasi politik terdidik seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan sengketa dengan media, bukan malah menggunakan cara-cara melanggar hukum yang justru mencederai nilai-nilai juang partai atau visi misi PDIP,” ujar Nawawi.

 

Tindakan dari PDIP tersebut juga merupakan sebuah tindak pidana yang tercantum di dalam UU Pers Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak kepolisian mengusut ​tuntas aksi kekerasan terhadap kantor Radar Bogor, Rabu (30/5) sore. Menurut LBH Pers, tindakan tersebut sudah melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers.

 

 

sumber: republika.co.id

BERITA LAINNYA

Rezim Jokowi Anggap Nyawa Rakyat Hanya Untuk Bahan Pelajaran

Komnas HAM Kutuk Penistaan Rezim Jokowi Pada Wartawan

H-5 Lebaran 2018, Lonjakan Pemudik di Bandara Hang Nadim Meningkat

Waspadai Agenda Setting Istilah “Masjid Radikal”

Dana THR dan Gaji ke-13 PNS Ternyata Diambil dari APBD

Rilis 200 Ulama, Bukti Diskriminasi Rezim Jokowi Pada Umat Islam

Waspadai Proxy War dalam Agenda 200 Daftar Mubalig

Gempa Tektonik Guncang Gunung Salak Bogor

TKA Cina Serbu Indonesia, Kita Kerja Apa ?

Investor Cina Hanya Sisakan Kotoran Untuk Indonesia