Home » Politik » Pelantikan Isdianto Bermasalah, Jokowi Bisa Dilengserkan
Kamis, 29 Maret 2018 - 13:02 WIB

Pelantikan Isdianto Bermasalah, Jokowi Bisa Dilengserkan

Pelantikan Isdianto Bermasalah, Jokowi Bisa Dilengserkan

BATAM – Pelantikan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021 menuai polemik tajam di masyarakat. Sebab gugatan oleh partai pengusung di PTUN Tanjungpinang masih berlangsung.

 

Ketua Majelis Pro Demokrasi (ProDem) Syafti Hidayat mengatakan, Presiden Jokowi yang nekat melantik Isdianto dinilai menabrak UU dan berpotensi dilengserkan.

 

“Saya kira (pelantikan Isdianto) itu kekeliruan,” kata pria yang mengaku pernah bertugas di Rumah Transisi Jokowi-JK seperti dilansir Rmolco, Rabu (28/3/2018).

 

Atas kecerobohan fatal tersebut, Syafti menegaskan, Jokowi bisa dilengserkan oleh Parlemen.

 

“UU harus dipatuhi. Kepala Negara bisa di-impeach kalau dia melanggar UU,” demikian Uchok sapaan akrabnya.

 

Pelantikan Isdianto diduga melanggar UU 10/2016 tentang Pilkada. Dimana, Isdianto adalah calon tunggal yang dipilih aklamasi oleh DPRD Kepri.

 

Dalam Pasal 176 UU 10/2016 disebutkan, parpol atau gabungan parpol harus mengusulkan dua nama calon Wagub ke DPRD melalui Gubernur.

 

Seperti diketahui Presiden Jokowi melantik Isdianto sebagai Wagub Kepri, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018). Pelantikannya berlangsung di tengah gugatan partai pengusung di PTUN Tanjungpinang di Sekupang Batam.

 

Isdianto adalah adik kandung almarhum Muhammad Sani, mantan Gubernur Kepri yang meninggal dunia karena sakit tidak lama setelah dinyatakan terpilih pada Pilgub Kepri 2015. Isdianto akan mendampingi Nurdin Basirun yang diangkat menjadi gubernur pada 2016.

BERITA LAINNYA

Dapat Nomor Urut 2, Pendukung Prabowo-Sandi Langsung Sujud Syukur

Sah, Kwik Kian Gie Dukung Prabowo-Sandi

Di Kota Solo Jokowi Mulai Tidak Dipercaya Rakyat

Ini Alasan Pembahasan APBD-P Batam Tertunda

Begini Tahapan Pembahasan Perda APBD-P Batam 2018

Aturan Drop Out Parkir Batam Masih Tuai Pro Kontra

DPRD Batam Tunda Penandatangan Perda APBD-P 2018

DPRD Batam Minta Gubernur Perpanjang Program Pemutihan Pajak Ranmor

Mengapa BIN Disebut Intel Melayu

Peluang Menang Jokowi Kecil, Golkar Lebih Baik Cabut Dukungan