Home » Nasional » Pasca Ahok Tumbang Pilkada, Rezim Jokowi Intensifkan “Bunuh” Penghambat Pilpres 2019
Sunday, 16 July 2017 - 23:55 WIB

Pasca Ahok Tumbang Pilkada, Rezim Jokowi Intensifkan “Bunuh” Penghambat Pilpres 2019

Pasca Ahok Tumbang Pilkada, Rezim Jokowi Intensifkan “Bunuh” Penghambat Pilpres 2019

PASCA kekalahan Ahok yang dibackup penuh rezim Jokowi dengan gelontoran modal para taipan di Pilkada DKI Jakarta belum lama ini, segala cara terus diintensifkan Jokowi menekan dan mengintimidasi lawan-lawan politiknya yang diduga untuk melanggengkan kekuasaannya di Pilpres 2019 mendatang.

 

Diawali dengan kriminalisasi ulama dan aktivis Islam, lanjut kriminalisasi lawan politik, kasus penikaman ahli IT ITB yang menjadi saksi HRS, Perpu Ormas, dan teranyar pemblokiran Telegram.

 

Dikutip dari opini Deny JA, Pengamat Politik dan Pendiri LSI, persoalannya, benarkah ada kegentingan memaksa saat ini sehingga diperlukan sebuah Perpu untuk membubarkan ormas? Apa ukuran kegentingan memaksa itu?

 

Apa benar Pancasila terancam dan akan digantikan negara Islam, atau khalifah internasional? Mari kita uji dengan data, data dan data.

 

Mustahil pancasila bisa diganti tanpa lewat persetujuan DPR/MPR. Sementara empat partai terbesar di DPR/MPR adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat. Total 4 partai ini saia sudah di atas 50 persen. Mustahil 4 partai ini bersetuju dengan manuver mengganti Pancasila.

 

Mustahil Pancasila bisa diganti tanpa persetujuan opini publik. Silahkan cek hasil survei lembaga yang kredibel. Publik indonesia yang setuju negara Islam di bawah 10 persen. Di atas 70 persen menginginkan Pancasila.

 

Mustahil Pancasila bisa diganti tanpa mengalahkan TNI dan kepolisian. Mungkinkah TNI dan kepolisian menggunakan senjata untuk mengganti Pancasila?

 

Cukup dengan common sense itu saja, dapat kita pahami apa benar ada kegentingan yang memaksa sehingga diperlukan Perpu untuk membubarkan ormas (kebebasan berserikat) tanpa lewat pengadilan.

 

Jokowi bisa jadi sukses menggoalkan Perpu ini. Dengan team yang kuat, Jokowi mungkin sukses mengalahkan penggugatnya di Mahkamah Konstitusi. Jokowi mungkin sukses pula menggoalkan perpu itu di sidang DPR.

 

Namun Jokowi akan susah melawan palu godam sejarah. Justru semakin sukses Jokowi menggoalkan Perpu itu semakin pula Jokowi akan dikenang sebagai “problem” dalam sejarah evolusi demokrasi modern dan hak asasi manusia di Indonesia.

 

Kecenderungan meluasnya prinsip hak asasi manusia dan demokrasi modern terlalu kuat untuk dilawan oleh siapapun. Kutipan opini Human Right Watch yang dipublikasi Washington Post seharusnya cukup menjadi warning bagi Jokowi. ia tidak sedang melawan HTI. Tapi Jokowi sedang melawan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi modern.

 

Justru karena kita cinta Jokowi, ia harus disapa. Cinta sejati seorang pendukung adalah mendukungnya ketika benar, dan mengeritiknya ketika salah arah. (wan/rp)

BERITA LAINNYA

Jokowi Ngeper Terapkan FDS

Mantan Direktur Humas BP Batam Yang Gabung ISIS, Akhirnya Pulang dari Suriah

Lis Darmansyah Apresiasi IWO Tanjungpinang

Anang Pimpin Ikatan Wartawan Online Kalsel, Teguh Nahkodai IWO Banten

Begini Sejarah Ikatan Wartawan Online

Ahmad Taher Resmi Nahkodai IWO Batam

Bayi Tanpa Anus di Sagulung Batam Butuh Uluran Dermawan

Anda Berminat Jadi Hakim, Sipir dan Petugas Imigrasi, Ayo Daftar CPNS Sekarang Juga di Sini

Hari Puisi: Jokowi Disebut Diktator Kecil

Arus Mudik Lebaran Mulai Lengang di Hang Nadim