Home » Politik » KPK Periksa Novanto Sebagai Tersangka e-KTP Senin Mendatang
Friday, 8 September 2017 - 22:09 WIB

KPK Periksa Novanto Sebagai Tersangka e-KTP Senin Mendatang

KPK Periksa Novanto Sebagai Tersangka e-KTP Senin Mendatang Setya Novanto tersangka e-KTP

 

 

JAKARTA – KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka e-KTP, Senin (11/9/2017) mendatang.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan sehari menjelang sidang praperadilan Ketua Umum Golkar tersebut.

 

Sementara soal praperadilan yang diajukan Novanto, tidak akan mempengaruhi proses penyidikan oleh KPK. Praperadilan dan penyidikan adalah proses hukum terpisah.

 

Novanto didesak memenuhi pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Segala bantahan atau klarifikasi bisa disampaikan dalam proses penyidikan ini.

 

“Yang pasti kita sudah melakukan pemanggilan secara patut. Tentu saja kita sama-sama hormati proses hukum yang berlaku karena sebelumnya ketika dipanggil kan yang bersangkutan datang, kecuali ada alasan yang sah menurut hukum. Surat panggilan sudah kami sampaikan dan kita harap Senin depan yang bersangkutan datang dan memenuhi pemeriksaan,” kata Febri seperti dilansir detikcom, Jumat (8/9/2017).

 

Novanto ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (17/7/2017). Novanto dijerat KPK terkait kapasitasnya sebagai Ketua Komisi II DPR periode 2009-2014.

 

Dia diduga memiliki peran dalam setiap proses pengadaan e-KTP, mulai perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa melalui tersangka lainnya, Andi Narogong.

 

 

Editor : Selian

 

BERITA LAINNYA

Dewan Batam Dukung Pembangunan BLK

Keluhan Warga Batam ke DPRD Didominasi Masalah Lahan

Pemko-BP Batam Didesak Atasi Devisit Lahan TPA Punggur

DPRD Batam Soroti Reklamasi Janda Berhias

Ketua DPRD Batam Minta BP-Pemko Bersinerji

Ini Hasil Pertemuan Warga Ruli Baloi Kolam dengan DPRD Batam

DPRD Minta Lukita Cs Bangkitkan Ekonomi Batam

Amir Sabet Juara Tenis Meja HUT DPRD Batam

Driver Taksi Online Batam Minta Perlindungan Dewan

Mayoritas Anggota Dewan Setuju KUA PPAS 2018