Home » Nasional » Buruh Batam: Gubernur Kepri Diduga Kongkalikong dengan PLN Batam
Monday, 1 May 2017 - 16:24 WIB

Buruh Batam: Gubernur Kepri Diduga Kongkalikong dengan PLN Batam

Buruh Batam: Gubernur Kepri Diduga Kongkalikong dengan PLN Batam Buruh Batam melakukan push up kecewa pada Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang kongkalikong dengan PLN Batam.

 

Tak Kunjung Revisi Tarif Listrik 

 

BATAM – Ribuan buruh Kota Batam memperingati hari buruh internasional 2017 di Kantor Walikota Batam, Senin (1/5/2017). Dalam peringatan tersebut mereka meyampaikan 7 petisi tuntutan kepada gubernur Kepri.

 

Tujuh petisi tersebut berisi agar gubernur segera mengeluarkan surat keterangan Upah Minimun Sektoral (UMS) Kota Batam, pasalnya hingga saat ini SK UMS tak kunjung disahkan.

 

Buruh juga meminta agar dihapuskannya outsourcing atau kerja kontrak dan pemagangan, menyusul pemagangan hanya diperuntukan bagi pelajar dan calon pekerja. Selain itu upah bagi pemagangan hanya 75 persen dari total upah minimun kerja.

 

Selain itu para buruh juga mengecam kenaikan tarif dasar listrik Batam yang melangit. Mereka menduga gubernur Nurdin Basirun telah  kongkalikong dengan PLN Batam dimana hingga saat ini tak kunjung dan terkesan menunda-nunda revisi tarif dasar listrik.

 

“Gaji buruh sekarang tidak cukup untuk membayar listrik yang naik hingga 45,4 persen,” teriap Suprapto, Koordinator FSPMI Batam.

 

Menanggapi tuntutan para buruh, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad yang turun menemui para buruh mengaku sudah mengirimkan surat kepada gubernur untuk segera merevisi tarif dasar listrik.

 

“Kalau mengenai UMS kota, kami sudah berupaya untuk mencari solusi, pasalnya UMS ditentukan oleh kesepakatan antara pengusaha dan buruh atau pemerintah,” terang Amsakar.

 

Para buruh mengancam, jika tuntutan mereka tidak dilaksanakan maka kaum buruh kembali turun ke jalan pada 5 Mei mendatang. “Kami akan kerahkan lebih banyak massa,” ancam Suprapto. (alfie)

BERITA LAINNYA

Arus Mudik Lebaran Mulai Lengang di Hang Nadim

MUI: Seluruh Sekolah Wajib Ajarkan Pendidikan Agama Pada Para Pelajar

Astaghfirullah, Rezim Jokowi Hapus Pendidikan Agama di Sekolah

Rezim Jokowi Terus Kriminalisasi Tokoh Aksi Bela Islam

Terbitkan DPO Pada Habib Rizieq, Rezim Jokowi Ingin Permalukan Umat Islam

Ketua MPR Desak Jokowi Tak Gentar Hadapi Pembela Kaum LGBT

Bubarkan Ormas Berbadan Hukum, Jokowi Kembali ke Rezim Otoriter

4 Tahun Krisis Air, Warga: ATB Batam Layak Diputus Kontraknya

Dewan Pers Dukung Kehadiran IWO

Stop Reklamasi Teluk Jakarta: Anies-Sandy Jangan Gentar Hadapi Luhut Binsar Panjaitan