Home » Nasional » Bubarkan Ormas Berbadan Hukum, Jokowi Kembali ke Rezim Otoriter
Monday, 8 May 2017 - 16:07 WIB

Bubarkan Ormas Berbadan Hukum, Jokowi Kembali ke Rezim Otoriter

Bubarkan Ormas Berbadan Hukum, Jokowi Kembali ke Rezim Otoriter Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Tanjungpinang memajangkan spanduk #Kampanye Islam Rahmatan Lilalamin. Foto: ist.kepriupdate

 

 
JAKARTA – Pemerintah Jokowi resmi membubarkan secara paksa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tindakan tersebut membuktikan rezim saat ini bersikap otoriter dan berhabaya bagi keberlangsungan iklim demokrasi pasca reformasi.

 

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah tidak bisa membubarkan organisasi massa berbadan hukum tanpa melalui mekanisme hukum, yakni putusan pengadilan. Hal ini diungkapkan Hidayat menyusul rencana pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan UUD dan Pancasila.

 

“Negara tidak diberi kewenangan untuk langsung mencabut, harus melakui mekanisme peradilan. Silakan melalui peradilan, diadukan ke pengadilan. Karena kita adalah negara hukum, ya ditegakkan,” kata Hidayat di Gedung Parlemen Jakarta seperti dilansir, Senin (8/5/2017).

 

Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan harus menempuh jalur-jalur hukum terlebih dahulu baru bisa membubarkan ormas. Menurut dia, sekalipun ormas tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila, tidak serta-merta bisa dibubarkan.

 

“Apalagi rakyat kemudian main hakim sendiri membubarkan, itu dalam UU ormas tidak diberikan kewenangan untuk hal semacam itu. Melalui mekanisme peradilan siapapun yang dituduh sebagai ormas yang anti-Pancasila, ada pengadilan yang akan uji apakah sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, ya apa boleh buat,” kata Hidayat.

 

Namun demikian, Hidayat menilai, secara prinsip sebagai negara hukum, pemerintah mestinya menempatkan posisi yang proporsional dalam menyikapi ormas maupun nonormas. Menurut dia, kalau memang ada ormas maupun nonormas dianggap bertentangan, baiknya pemerintah melakukan pembinaan kepada ormas tersebut.

 

“Mengapa pemerintah tidak mendialogkan. Kenapa begini, kenapa Anda begini, kenapa Anda tidak begitu, kenapa kegiatan Anda khawatirkan. Harusnya pemerintah yang diberikan kewenangan oleh UU diberikan anggaran, lakukan tindakan-tindakan yang konstruktif, tidak sekadar menuduh. Undang, panggil, dialog apa aja masalahnya,” katanya.

BERITA LAINNYA

Ketua MPR Desak Jokowi Tak Gentar Hadapi Pembela Kaum LGBT

4 Tahun Krisis Air, Warga: ATB Batam Layak Diputus Kontraknya

Buruh Batam: Gubernur Kepri Diduga Kongkalikong dengan PLN Batam

Dewan Pers Dukung Kehadiran IWO

Stop Reklamasi Teluk Jakarta: Anies-Sandy Jangan Gentar Hadapi Luhut Binsar Panjaitan

Warga Cina Keturunan Hina Pribumi, Ribuan Warga NTB Demo Besar-besaran

Warga Desa Lawe Sigala-gala Barat Agara, Butuh Makanan dan Obat-obatan

Minim Komputer, UNBK SMA 5 Batam Numpang di Sekolah Lain

UNBK SMK di Batam Diwarnai Hilangnya Soal

425 CPNS K2 Pemko Batam Akhirnya Jadi PNS