Home » Nasional » Bubarkan Ormas Berbadan Hukum, Jokowi Kembali ke Rezim Otoriter
Monday, 8 May 2017 - 16:07 WIB

Bubarkan Ormas Berbadan Hukum, Jokowi Kembali ke Rezim Otoriter

Bubarkan Ormas Berbadan Hukum, Jokowi Kembali ke Rezim Otoriter Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Tanjungpinang memajangkan spanduk #Kampanye Islam Rahmatan Lilalamin. Foto: ist.kepriupdate

 

 
JAKARTA – Pemerintah Jokowi resmi membubarkan secara paksa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tindakan tersebut membuktikan rezim saat ini bersikap otoriter dan berhabaya bagi keberlangsungan iklim demokrasi pasca reformasi.

 

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah tidak bisa membubarkan organisasi massa berbadan hukum tanpa melalui mekanisme hukum, yakni putusan pengadilan. Hal ini diungkapkan Hidayat menyusul rencana pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan UUD dan Pancasila.

 

“Negara tidak diberi kewenangan untuk langsung mencabut, harus melakui mekanisme peradilan. Silakan melalui peradilan, diadukan ke pengadilan. Karena kita adalah negara hukum, ya ditegakkan,” kata Hidayat di Gedung Parlemen Jakarta seperti dilansir, Senin (8/5/2017).

 

Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan harus menempuh jalur-jalur hukum terlebih dahulu baru bisa membubarkan ormas. Menurut dia, sekalipun ormas tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila, tidak serta-merta bisa dibubarkan.

 

“Apalagi rakyat kemudian main hakim sendiri membubarkan, itu dalam UU ormas tidak diberikan kewenangan untuk hal semacam itu. Melalui mekanisme peradilan siapapun yang dituduh sebagai ormas yang anti-Pancasila, ada pengadilan yang akan uji apakah sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, ya apa boleh buat,” kata Hidayat.

 

Namun demikian, Hidayat menilai, secara prinsip sebagai negara hukum, pemerintah mestinya menempatkan posisi yang proporsional dalam menyikapi ormas maupun nonormas. Menurut dia, kalau memang ada ormas maupun nonormas dianggap bertentangan, baiknya pemerintah melakukan pembinaan kepada ormas tersebut.

 

“Mengapa pemerintah tidak mendialogkan. Kenapa begini, kenapa Anda begini, kenapa Anda tidak begitu, kenapa kegiatan Anda khawatirkan. Harusnya pemerintah yang diberikan kewenangan oleh UU diberikan anggaran, lakukan tindakan-tindakan yang konstruktif, tidak sekadar menuduh. Undang, panggil, dialog apa aja masalahnya,” katanya.

BERITA LAINNYA

Penolakan Ketua GNPF di Cirebon, Bukti Mereka Tak Rela Umat Islam Indonesia Bersatu

Subhanallah, Gagahnya Anies-Sandi Pakai Baju Dinas Pemimpin DKI Jakarta

TNI: Senjata Brimob Mematikan dan Canggih

Siaga PKI Bangkit dan Kutuk Jokowi, Jutaan Umat Islam Gelar #Aksi299

TNI Gagalkan Rencana Penyelundupan 5000 Pucuk Senjata Api

Panglima TNI Beri Sinyal Kuatnya Kebangkitan PKI Pasca Reformasi

IWO Kepri dan Kota Batam Resmi Dikukuhkan

Ketum IWO Bakal Lantik Pengurus Kepri dan Batam

Jokowi Ngeper Terapkan FDS

Mantan Direktur Humas BP Batam Yang Gabung ISIS, Akhirnya Pulang dari Suriah